Sukatani, sebuah band punk asal Purbalingga, baru saja menelan pil pahit yang lebih getir dari sekadar kekalahan panggung. Lagu mereka, “Bayar Bayar Bayar,” yang mengguncang dengan lirik tajam dan jujur, tiba-tiba lenyap dari semua platform digital. Bukan karena kesalahan teknis atau pilihan artistik, tetapi karena tekanan dan kontroversi yang menghantam tanpa ampun.
Sukatani, dengan keberaniannya mengungkap realitas korupsi dan pungutan liar, telah menjadi korban serangan brutal terhadap kebebasan berekspresi. Dan kasus ini bukan cuma soal musik yang bikin risih, akan tetapi juga perlakuan terhadap nasib seni, kejujuran, dan perlawanan di negeri yang semakin alergi pada kritik.
Punk Sebagai Tombak Perlawanan
Punk lahir sebagai musik perlawanan. Di London pada 1970-an, Sex Pistols mengguncang monarki Inggris dengan “God Save the Queen,” menyebutnya “rezim fasis” di tengah krisis ekonomi dan pengangguran massal. Di Amerika Serikat, Dead Kennedys mengkritik kapitalisme dan imperialisme dengan lagu seperti “Holiday in Cambodia.”
Punk bukan sekadar rambut mohawk, bukan pula cuma gaya urakan. Lebih dari itu, punk sedari lahir di London, Inggris dan berkembang di Amerika Serikat, sudah menjadi sebuah jalan hidup, setidaknya bagi mereka yang menghayati punk sebagai ‘keyakinan’.
Menurut Craig O’Hara dalam The Philosophy of Punk (1999), punk adalah “perlawanan hebat” yang menciptakan musik, gaya hidup, dan budaya sendiri sebagai bentuk penolakan terhadap kemapanan.
Punk selalu jadi tombak perlawanan, dan Sukatani membuktikannya. Band cadas yang aksi panggungnya selalu bagi-bagi hasil bumi bukan cuma main musik, they’re roaring truth straight into the face of power. Tapi di sini, kebenaran diperlakukan sebagai kejahatan kelas kakap.
Greg Graffin, vokalis Bad Religion dan doktor biologi evolusi, menegaskan, “Punk adalah ekspresi pribadi tentang keunikan yang berasal dari kemampuan manusia untuk bernalar dan mengajukan pertanyaan.” Punk bukan sekadar suara bising, punk adalah medium untuk menyuarakan ketidakadilan, alat bagi yang tertindas untuk melawan.
Sukatani tak hanya menyanyi; mereka menjeritkan kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik senyum birokrasi dan seragam berwibawa. Pungutan liar, suap, dan korupsi bukan lagi rahasia. Setiap orang tahu, setiap orang merasakan, tapi tak banyak yang berani bersuara. Sukatani melakukannya, dan mereka membayar harga yang mahal untuk keberanian itu.
Jejak Punk Masuk Indonesia
Punk merambah Indonesia pada akhir 1980-an, menurut peneliti Fathun Karib, dosen sosiologi UIN Syarif Hidayatullah, dalam wawancara dengan CNN Indonesia (2017). Awalnya, punk masuk melalui komunitas kecil di Jakarta yang terhubung dengan skena internasional via kaset, majalah skateboard seperti Thrasher, dan interaksi langsung dengan punk luar negeri.
“Akhir 1980-an adalah periode proto-punk, di mana anak muda mulai mengakses musik punk secara individu,” kata Karib.
Band seperti Anti Septic dan kelompok tongkrongan Young Offender jadi pionir, tampil di tempat seperti Pid Pub di Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang juga jadi pusat skena thrash metal dan menjadi cikal bakal punk lokal. Pada 1990-an, punk mulai berkembang pesat. Konser Hulabaloo 1 di Bandung tahun 1994 jadi tonggak penting, menurut artikel Vice (2019) oleh Alvin Yunata.
Evy Juanita, vokalis Punktat, mengenang, “Awal masuk dari musik luar kayak Sex Pistols dan Ramones, dibawain di pub-pub kecil seperti Black Hole di Kuningan.” Punk tumbuh di kalangan underground, didorong semangat do it yourself (DIY), hingga akhirnya jadi suara generasi yang muak dengan ketimpangan sosial.
Di Indonesia, punk juga jadi senjata perlawanan. Pada akhir Orde Baru, komunitas punk di Jakarta dan Bandung turut mendukung gerakan reformasi 1998. Band seperti Marjinal yang pada awalnya bernama Anti ABRI menyuarakan kritik terhadap militer dan pemerintah otoriter. Lirik mereka, seperti dalam lagu “Marsinah” yang mengenang pembunuhan aktivis buruh, adalah teriakan solidaritas bagi rakyat kecil. Punk di sini bukan cuma musik, punk juga identik dengan sikap, cara hidup untuk menolak tunduk pada sistem yang korup dan represif.
Sukatani Melanjutkan Tradisi
Kembali ke Sukatani, mereka melanjutkan tradisi itu. Mereka bukan cuma dua orang yang asal gebuk gitar; aksi panggung mereka yang membagi hasil bumi kepada penonton adalah bukti bahwa mereka tak sekadar bernyanyi—mereka hidup dalam nilai-nilai yang mereka gaungkan. Tapi di negeri ini, kebenaran diperlakukan sebagai kejahatan kelas kakap. Berani lantang sama dengan menjemput kematian karier, reputasi, bahkan kebebasan fisik.
Lirik “Bayar Bayar Bayar” bukan sekadar rangkaian kata untuk headbang di konser underground. “Mau bikin SIM bayar polisi, ketilang bayar polisi, korupsi bayar polisi, bahkan jadi polisi pun bayar polisi”—kalimat-kalimat itu adalah tamparan keras, cermin buram dari sistem yang busuk.
Apa yang terjadi pada mereka bukan sekadar penghapusan lagu. Mereka dicegat, dipaksa minta maaf, dan kanal resmi mereka seakan dijadikan akses pengumuman peringatan: “Berani bersuara? Hancur sudah jalanmu.” Lagu yang menjadi nyawa perlawanan itu dihapus, diinjak-injak oleh kekuasaan yang panik karena kebenaran terus bergema.
Fenomena ini menunjukkan upaya operasi sistematis untuk mematikan suara yang mengganggu. Bahkan, dua personel Sukatani dilucuti topengnya, seolah identitas mereka harus diumbar demi menjaga topeng kebobrokan sistem yang jauh lebih besar. Ini adalah serangan frontal terhadap punk sebagai bentuk ekspresi, terhadap seni sebagai senjata, dan terhadap rakyat sebagai pemilik hak untuk berbicara.
Konflik Sistemik: Negara, Polisi, dan Punk dalam Perlawanan Terhadap Kekuasaan
Hubungan antara negara, polisi, dan band punk seperti Sukatani bukan sekadar konflik personal atau insiden terisolasi, tragedi ini adalah cerminan dari sistem yang dirancang untuk melindungi kekuasaan, bukan kebenaran.
Negara, dengan polisi sebagai tangan kanannya, sering kali bertindak sebagai penjaga gerbang status quo, sementara punk seperti Sukatani adalah pengganggu yang tak diundang. Lagu “Bayar Bayar Bayar” bukan cuma menyerang oknum polisi, tapi juga menggugat struktur yang lebih besar: birokrasi yang korup, hukum yang bisa dibeli, dan pemerintahan yang alergi pada kritik.
Polisi, sebagai institusi, seharusnya menjadi pelayan rakyat, tapi lirik Sukatani menunjukkan wajah lain: pelaku pungli, pelindung korupsi, bahkan produk dari sistem suap itu sendiri. Ini bukan pertama kalinya punk dan negara berbenturan.
Pada era Orde Baru, punk dianggap ancaman karena solidaritasnya dengan gerakan rakyat. Kini, di era digital, bentrokan itu makin terlihat jelas ketika negara punya kuasa untuk menghapus suara, sementara punk punya nyali untuk terus bersuara.
Sistemiknya, negara dan polisi takut pada punk karena punk tak bisa dibungkam dengan sogokan atau ancaman biasa mempertegas bahwa punk hidup dari semangat perlawanan yang tak bisa dibeli.
Sukatani: Korban Sistem yang Takut pada Lagu
Reaksi terhadap pembungkaman Sukatani menunjukkan betapa rapuhnya sistem yang mereka kritisi. Oknum institusi yang katanya penegak hukum, tampaknya lebih takut pada sebuah lagu ketimbang pada korupsi yang mereka biarkan menggerogoti negara.
Menghapus “Bayar Bayar Bayar” dari platform digital, memaksa sepasang musisi untuk minta maaf, dan mempermalukan mereka di depan umum adalah tanda kepanikan. Mereka takut pada gaung lirik itu, pada getaran yang bisa membangunkan kesadaran kolektif.
Hal Ini bukan pertama kalinya seni dijadikan musuh negara. Kasus-kasus mulai dari Pramoedya Ananta Toer yang dipenjara karena tulisannya hingga Wiji Thukul yang hilang karena puisinya. Berbeda dari dua kasus di atas, kasus Sukatani secara tegas memperlihatkan bahwa di era digital, pembungkaman bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih menyakitkan.
Jello Biafra, vokalis Dead Kennedys, mengatakan bahwa “Musik punk adalah ancaman bagi mereka yang takut kebenaran menyebar.” Ketakutan itu nyata—aparatur gentar pada lagu sederhana karena ia mampu membongkar topeng kepalsuan mereka.
Namun, meskipun suara Sukatani dipaksa untuk dibungkam, gaungnya tidak hilang begitu saja. Reaksi dari musisi lain mulai bermunculan, dan suara mereka tegas berdiri di sisi band ini. Dari komunitas punk lokal hingga musisi lintas genre, banyak yang melihat “Bayar Bayar Bayar” bukan sekadar lagu, melainkan battle cry—seruan perang melawan ketidakadilan yang mereka semua rasakan.
Kabar Sukatani santer diberitakan di media sosial. Kejadian tersebut memicu kemarahan netizen. Layaknya hukum alam yang terus berlaku, “Semakin dilarang akan semakin dicari”, lagunya malah semakin tersebar luas, digaungkan dalam aksi kamisan, bahkan diputar di depan aparat berseragam coklat. Beberapa seniman juga turut memberi dukungan mulai dari karya poster, tulisan, sampai lagu Sukatani yang dihapus dibikinkan remix agar terhindar dari sistem yang terus memantau.
Dukungan ini adalah angin segar, tapi juga cermin betapa gentingnya situasi. Jika sebuah band punk new wave dari Purbalingga bisa digilas secepat ini, apa yang akan terjadi pada yang lain? Ketika seni jujur tak punya tempat, ketika lirik-lirik tajam dipotong dan dibakar, kita sedang menyanyi di atas kuburan kebebasan. Sukatani mungkin dipaksa diam, tapi gaung mereka masih hidup di suara musisi lain yang menolak tunduk.
Mengapa Punk Mengancam?
Kasus ini juga mengajak kita melihat lebih jauh: mengapa sebuah lagu bisa begitu mengancam? Jawabannya sederhana, karena musik punya kekuatan yang tak bisa diremehkan.
Musik, terutama punk, adalah bahasa rakyat yang tak perlu sopan santun untuk didengar. Ia tak butuh izin untuk mengguncang, tak butuh restu untuk menginspirasi. “Bayar Bayar Bayar” bukan cuma kritik terhadap polisi atau birokrasi; ia adalah cerminan kegelisahan yang lebih luas, tentang hukum yang hanya paham bahasa duit, tentang kekuasaan yang gemetar di balik seragam dan aturan. Ketika sistem takut pada seni, itu tandanya seni sedang melakukan tugasnya dengan benar: menguak, menggugat, dan melawan.
Musik punk mengancam karena ia tak bisa dikendalikan. Berbeda dengan pop yang jinak atau rock yang mulai jinak oleh industri, punk tetap liar.
Dick Hebdige, sosiolog Inggris dalam Subculture: The Meaning of Style (1979), menulis, “Punk adalah pemberontakan simbolik yang mengganggu tatanan sosial.”
Di Indonesia, punk jadi cermin kegagalan sistem, mulai dari kemiskinan, korupsi, hingga represi. Ketika Sukatani menyanyi tentang polisi dan suap, mereka tak cuma mengkritik institusi—mereka lantang mengkritik seluruh struktur kekuasaan yang bergantung pada ketakutan dan uang.
Namun, ada ironi pahit di sini. Di tengah semangat perlawanan Sukatani, kita juga melihat betapa mudahnya kekuasaan memadamkan api kecil sebelum jadi kobaran besar. Teknologi yang seharusnya jadi alat kebebasan terlebih di platform digital, sepeti media sosial justru jadi senjata baru untuk membungkam. Satu perintah, satu laporan massal, atau satu tekanan dari atas, dan sebuah karya bisa lenyap dalam hitungan jam. Hal ini adalah evolusi represi: tak perlu lagi tank atau penjara, cukup tombol delete dan narasi resmi untuk menghapus keberanian dari ingatan massa.
Mirip-mirip kasus band punk Green Day, di AS, yang lagunya “American Idiot” sempat diboikot radio pada 2004 karena kritiknya pada pemerintah Bush, tapi skala digital kini jauh lebih cepat dan efektif.
Siasat Baru untuk Suara yang Tak Mati
Mengingat kondisi negara hari ini, di mana represi digital semakin canggih dan kebebasan berekspresi terus ditekan, kaum punk harus bergerak lebih cerdas dan solid.
Pertama, perkuat jaringan komunitas DIY secara offline, seperti lewat gigs kecil atau bikin merch independen, agar tak sepenuhnya bergantung pada platform digital yang mudah dikontrol.
Kedua, gunakan kreativitas untuk menyamarkan pesan, misalnya lewat lirik metaforis atau kode yang tetap bisa diterima pendengar tanpa langsung jadi target sensor.
Ketiga, berkolaborasi dengan seniman lintas genre dan aktivis sosial untuk memperluas gaung perlawanan, sehingga punk tak lagi jadi sasaran empuk yang terisolasi.
Terakhir, dokumentasikan setiap pembungkaman, simpan bukti, sebarkan cerita, dan bangun arsip perjuangan agar dunia tahu apa yang terjadi. Punk harus tetap liar, tapi juga harus adaptif agar tak mudah dilenyapkan.
Lawan atau Selesai
Ekspresi seni sedang disayat hidup-hidup, dan kasus Sukatani adalah salah satu darah yang sudah tumpah. Seni yang lantang digorok perlahan, dipotong, dibungkam, dan dikubur di bawah sepatu kekuasaan yang gemetar. Jika kita membiarkan ini berlanjut, punk mati, musik mati, dan kita semua cuma jadi penonton bisu yang melihat nisan kebebasan dipahat.
Seperti kata Henry Rollins, eks-Black Flag, “Punk bukan tentang kehancuran—ia tentang membangun sesuatu yang baru dari puing-puing.”
Sukatani sudah bernyanyi untuk kita. Mereka sudah mengorbankan suara mereka demi membuka mata kita. Sekarang giliran kita memastikan bahwa jeritan mereka tak dikubur hidup-hidup. Lawan, atau kita semua selesai. Pilihan ada di tangan kita—diam seperti mayat atau bangkit seperti punk yang tak pernah tahu kata menyerah. Kebebasan tak datang gratis, dan Sukatani sudah membayar harganya. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. (ber)
