Festival musik selalu jadi ruang pelarian, tempat energi muda tumpah ruah lewat lagu, lirik, dan perjumpaan. Pestapora, sejak awal kemunculannya, berhasil menjelma jadi panggung besar yang mengikat banyak orang musisi, penonton, dan kultur populer. Sampai-sampai Pestapora ini disebut lebarannya anak skena / kalcer.
Tahun ini, 5–7 September 2025, harapan itu kembali dipasang tinggi. Line-up-nya bahkan dianggap terlalu mewah untuk ukuran festival musik di Jakarta. Namun euforia itu runtuh hanya beberapa jam setelah festival dibuka.
Hari pertama, Jumat (5/9), panggung Pestapora yang seharusnya jadi pesta musik mendadak disusupi atraksi marching band dengan spanduk bertuliskan “Tembaga ikutan berpestapora.”Sebuah gimmick sponsor dari PT Freeport Indonesia. Bagi sebagian orang mungkin itu hanya hiburan tambahan, tapi buat banyak musisi dan penonton, itu tanda bahaya.
Freeport bukan nama baru dalam perdebatan publik. Perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa ini sejak 1967 beroperasi di Papua, dengan jejak panjang konflik agraria, pencemaran lingkungan, hingga pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. Bayangan itu terlalu besar untuk dikesampingkan, apalagi muncul di festival musik yang tahun lalu bahkan menggandeng Greenpeace.
Ada semacam kontradiksi yang mencolok. Bagaimana mungkin festival yang pernah mengibarkan isu lingkungan kini meminjam wajah dari perusahaan tambang?
Gelombang Musisi Mundur dari Panggung
Gelombang protes pun muncul, dan bukan satu-dua. Jumat malam, di hari pertama, Leipzig, Negatifa, dan Sukatani jadi yang paling awal menyatakan mundur. Tidak lama, giliran Durga, Xin Lie, Kelelawar Malam, Rebellion Rose, Rekah, Ornament, The Jeblogs, Rrag, Pelteras, Kenya, Swellow, dan Navicula ikut mengumumkan batal tampil.
Di titik ini, publik sadar: ini bukan sekadar keberatan individu, melainkan sikap kolektif.
Gelombang kedua datang lebih deras. Hindia, .Feast, Efek Rumah Kaca, yang sejak lama vokal soal isu sosial, memutuskan mundur dengan alasan “patah hati dan marah.” Nama-nama lain mengikuti: The Cottons, Tarrkam, Centra HC, Keep It Real, The Panturas, Petra Sihombing, Bilal Indrajaya, Skandal, Reruntuh, Cloudburst, Filler, Tribute to Barefood, White Chorus, Morad, Poris, Toxicdev, Texpack, Silampikau, Banda Neira, dan banyak performer lainnya.
Daftar itu terus memanjang. Panggung-panggung besar yang tadinya dipenuhi ekspektasi malah jadi kosong. Beberapa band memilih tampil di luar panggung resmi sebagai bentuk protes. Ada juga yang tetap manggung, tapi menyumbangkan seluruh honor ke WALHI atau gerakan iklim. Sementara sebagian musisi yang sudah tampil di day-1 meminta maaf karena “kegocek” oleh situasi, tidak tahu-menahu soal keterlibatan Freeport.
Di tengah kekacauan itu, beberapa band yang menolak tampil juga mengadakan gigs alternatif di Krapela. Semacam pesta tandingan yang lahir dari kekecewaan, di mana solidaritas antar musisi dan penonton bertemu dalam ruang yang lebih organik.
Pestapora Angkat Suara
Sabtu (6/9), Pestapora akhirnya mengumumkan memutus kerja sama dengan Freeport. Kiki Ucup, festival director, mengunggah video permintaan maaf. Ia menegaskan bahwa tidak ada dana sepeserpun yang mengalir dari Freeport ke penyelenggara, meski mengakui ada kelalaian dalam proses kerja sama.
Namun pertanyaan tak berhenti di situ. Mengapa sejak awal sponsor tidak transparan kepada performer? Mengapa musisi tahu belakangan, justru setelah festival berjalan? Dan bagaimana mungkin nama besar seperti Pestapora luput mempertimbangkan sejarah kelam Freeport?
Pelajaran untuk Festival Musik Indonesia
Sebuah festival memang membutuhkan sponsor besar untuk bisa berjalan. Line-up semewah Pestapora jelas tidak mungkin berdiri tanpa dana yang masif. Tetapi ketika sponsor yang dipilih adalah Freeport, pilihannya menjadi janggal. Dengan rekam jejak panjang persoalan lingkungan dan hak asasi di Papua, seolah ada kelalaian dalam membaca konteks sosial yang melekat.
Yang terasa pahit bukan hanya soal siapa yang membayar, tetapi juga soal transparansi. Banyak performer merasa seakan dijebak, karena baru mengetahui keterlibatan Freeport saat festival sudah berjalan. Padahal sebagian besar dari mereka konsisten menyuarakan isu lingkungan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.
Respon musisi pun beragam. Ada yang memilih mundur, ada yang tetap tampil tapi mendonasikan honor, ada pula yang mengalihkan energi ke gigs alternatif. Semua punya pertimbangan masing-masing, dan publik patut menghormatinya. Sama halnya dengan menerima permintaan maaf Ucup yang segera memutus kerja sama. Namun satu hal jelas: tata kelola festival harus berubah.
Ke depan, penyelenggara perlu lebih teliti dalam memilih sponsor, performer pun perlu lebih jeli menegosiasikan aspek di luar riders agar tidak merasa dikhianati. Integritas harus jadi pilar utama, bukan sekadar kelancaran acara.
Pestapora 2025 memperlihatkan bahwa sebuah festival bisa ambruk bukan karena cuaca atau logistik, melainkan karena pilihan etis yang keliru. Musik, pada akhirnya, tidak bisa dipisahkan dari nurani. Dan keberanian para musisi untuk mundur kali ini menjadi pengingat bahwa suara di panggung tak boleh dipisahkan dari suara di luar panggung.
Lebih dari sekadar festival, kejadian ini adalah pelajaran: pesta boleh bubar, tapi integritas tak boleh ikut hilang.
